Rabu (23/10/2013)
"Permasalahannya pegawai itu mau diletakkan di mana. Meja yang mana lagi mau digeser untuk mereka tempati," ungkap Djunaid saat dihubungi Bonepos melalui telepon selulernya Rabu (23/10/2013).
Ia menuturkan, pertukaran antara puluhan dengan ratusan pegawai itu menurutnya tidaklah sebanding karena lebih banyak yang masuk ketimbang yang keluar. Apalagi, selama ini belanja pegawai Bone sudah sangat berlebihan sehingga Bone tidak menerima CPNS dari umum.
Menurut Djunaid, mestinya Pemkab Bone memikirkan cara untuk mengurangi belanja pegawainya sehingga ada regenerasi di tubuh pemerintahannya dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Bone.
Terpisah, Sekertatis Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Bone Nur Zulaeha Damai menjelaskan, perpindahan pegawai haruslah menggunakan sistem barter dan berimbang antara yang masuk dan yang keluar karena jika tidak berimbang maka akan hanya menumpuk pegawai saja.
Ia menambahkan, penambahan pegawai sangat berdampak bagi anggaran belanja pegawai pada format APBD Bone meskipun sebagian anggarannya diatur oleh pusat.
"Saya juga belum tau adanya pertukaran itu. Saya rasa perpindahan akan berdampak pada belanja pegawai tapi itu tergantung, karena ada dalam setahun ada berapa pensiunan dan yang naik pangkat," ungkap Nur saat ditemui di ruang kerjanya.
Dari data yang dihimpun Kepala Bidang Anggaran DPKAD Bone Andi Hasanuddin, mengungkapkan jika setiap tahun pihaknya telah menyiapkan 2,5 persen dari total belanja pegawai guna mengantisipasi beberapa hal seperti, perpindahan pegawai, sehingga anggaran belanja pegawai tidak akan terganggu.
Ia menuturkan hingga saat ini presentase belanja pegawai Bone mencapai 57 persen dari total anggaran Pemkab Bone sehingga Bone tidak bisa lagi merekrut PNS dari umum.
Sementara itu, hingga saat ini, Kabupaten Bone tercatat telah memiliki sedikitnya 11.119 PNS yang terdiri dari golongan IV 4.716 pegawai, golongan III 3.904, golongan II 2.577 dan golongan I 122 pegawai.bonepos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar